JAKARTA | Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Universitas Kristen Maranatha akan bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI pada 7 Juni 2024 di kampus Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Membahas tema besar tentang transisi pemerintahan dalam semangat Pancasila dan bingkai NKRI. Sekaligus membahas tentang pentingnya mengembalikan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI.
“Transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dipastikan bisa berjalan lancar, sejuk, dan tanpa hambatan. Mengingat saat ini Pak Prabowo merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, sehingga mengetahui dengan detail tentang berbagai program pembangunan yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran Rektorat Universitas Kristen Maranatha, di Jakarta, Senin (13/5/24).
Hadir antara lain, Rektor Prof. Sri Widyantoro, Pendeta Kampus Hariman A. Pattianakota, Ketua Satuan Pengawas Internal Prof. Lindawaty S. Sewu, Dekan FH UK Maranatha Christian Andersen, serta Ketua Panitia Chendra Witarsih.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, transisi pemerintahan harus mengedepankan semangat mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakan pondasinya oleh Presiden Joko Widodo maupun para presiden Indonesia sebelumnya. Dalam proses masa transisi pemerintahan, berbagai hal tetap perlu dipersiapkan, agar ada kesinambungan dan keselarasan antara program kerja yang menjadi unggulan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan program kerja yang menjadi unggulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
“Karenanya RAPBN 2025 harus bisa mengakomodir berbagai kebutuhan program kerja kedua presiden tersebut. Misalnya terkait proses pembangunan IKN Nusantara yang harus tetap dilanjutkan pada masa pemerintahan Pak Prabowo, bersamaan dengan pelaksanaan program makan siang gratis bagi para siswa sekolah,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, terkait gagasan menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai bagian dari keanggotaan MPR RI, gagasan tersebut sudah mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat. Antara lain, PB Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Keberadaan Utusan Golongan sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Terdiri dari 13 macam golongan. Antara lain Golongan Tani, Golongan Buruh Pegawai Negeri, Golongan Pengusaha Nasional, Golongan Koperasi, Golongan Ang atan “45, Golongan Angkatan Bersenjata, Golongan Veteran, Golongan Alim Ulama, Golongan Pemuda, Golongan Wanita, Golongan Seniman, Golongan Wartawan, dan Golongan Cendekiawan/Pendidik.
“Pada saat reformasi bergulir, keberadaan Utusan Golongan malah dihapuskan. Padahal landasan pemikiran Presiden Soekarno sangat jelas dan tegas, tidak boleh ada satupun elemen bangsa yang merasa ditinggalkan, sehingga lembaga perwakilan pun harus merepresentasikan seluas-luasnya kepentingan rakyat,” pungkas Bamsoet.
