tempojakarta.co.id
JAKARTA – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) meluncurkan Manifesto Arah Juang bertajuk Politik Redistribusi untuk Kesejahteraan Rakyat di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Senin (27/7/2026). Peluncuran manifesto tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Lahir ke-27 LMND sekaligus penegasan arah perjuangan organisasi dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan menguatnya kekuasaan oligarki.
Manifesto tersebut berangkat dari pandangan bahwa Indonesia bukan negara yang kekurangan sumber daya, melainkan menghadapi persoalan distribusi kekayaan yang dinilai belum adil. Menurut LMND, pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir belum mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat karena kekayaan masih terkonsentrasi pada segelintir kelompok pemilik modal yang memiliki pengaruh terhadap politik, media, birokrasi, hingga penyusunan kebijakan negara.
Ketua Umum LMND, Yoga Aldo Novensi, mengatakan demokrasi Indonesia mengalami kemajuan sejak era Reformasi. Namun, menurutnya, perubahan politik tersebut belum diikuti dengan perubahan struktur penguasaan ekonomi.
“Masalah utama republik ini bukan kurangnya kekayaan, melainkan siapa yang menguasai kekayaan dan siapa yang menentukan penggunaannya. Rakyat bekerja dan menghasilkan kekayaan, tetapi tidak mempunyai kuasa yang setara untuk menentukan ke mana hasil kerja tersebut dialirkan,” ujar Yoga dalam pidato politiknya.
Dalam manifesto tersebut, LMND mengusung tiga program utama, yakni pajak kekayaan, reforma agraria (land reform), serta pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Ketiga program itu dipandang sebagai satu kesatuan agenda politik untuk mengurangi konsentrasi kekayaan, memperluas kepemilikan aset, serta memperkuat posisi rakyat dalam kehidupan ekonomi dan politik.
LMND menilai pajak kekayaan bukan sekadar instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan kebijakan politik guna mengurangi akumulasi kekayaan yang dinilai timpang. Dana yang diperoleh diharapkan dapat dialokasikan bagi pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, transportasi publik, riset, jaminan sosial, serta pelaksanaan reforma agraria.
Di sektor agraria, LMND mendorong pelaksanaan reforma agraria yang tidak hanya berorientasi pada pembagian sertifikat tanah. Organisasi tersebut menilai pemerintah perlu mengevaluasi konsesi bermasalah, membatasi monopoli dan spekulasi tanah, melindungi wilayah masyarakat adat dan pesisir, serta mendistribusikan tanah kepada masyarakat yang mengelolanya secara langsung.
Sementara itu, konsep pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis ditujukan untuk mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus memperkuat kebebasan akademik. LMND juga mendorong keterlibatan mahasiswa, pelajar, guru, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dalam pengawasan anggaran, kurikulum, serta kebijakan pendidikan.
Sekretaris Jenderal LMND, Riski Oktara Putra, mengatakan peluncuran manifesto merupakan awal dari kerja politik organisasi, bukan sekadar penyusunan dokumen.
“Manifesto ini harus dibawa keluar dari ruangan. Ia harus hidup di kampus, kawasan industri, desa, pesisir, dan permukiman rakyat. Setiap struktur LMND harus menerjemahkan politik redistribusi melalui persoalan konkret,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, LMND berencana membangun Posko Wujud Rakyat sebagai ruang pendidikan politik, pengaduan, konsolidasi, dan kampanye politik redistribusi. Organisasi tersebut juga menyatakan akan memperkuat kerja sama dengan organisasi buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, tenaga pendidik, serta berbagai elemen gerakan rakyat lainnya.
Pada peringatan usia ke-27 tahun, LMND menegaskan gerakan mahasiswa harus tetap dekat dengan rakyat serta berperan dalam membangun organisasi yang kuat, memproduksi pengetahuan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, dan menghubungkan persoalan pendidikan dengan struktur ekonomi yang melahirkan ketimpangan.
“LMND lahir dari perjuangan demokrasi. Tugas generasi hari ini adalah memperluas demokrasi hingga menyentuh tanah, tempat kerja, kampus, dan kehidupan sehari-hari rakyat. Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara, sementara kekayaan dan masa depan bangsa tetap dikendalikan oleh segelintir orang,” tutup Yoga.
