Jakarta – Ketua Umum Forupm Jamsos Pekerja ,Jusuf Rizal mengatakan, keterlibatan aktif dalam pengawasan dan memberikan keadilan dalam melindungi hak-hak rakyat sangat dibutuhkan terkait dana Jaminan sosial agar tidak diselewengkan.Tempat Hotel Grand Cempaka (23/2/25).
Menurutnya, saat ini yang menjadi tantangan adalah menghadapi kenakalan rekanan. DJSN yang memiliki fungsi pengawasan dalam kesehatan sangat dibutuhkan untuk mengoreksi BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan,” ujarnya.
Ia berharap dalam pemerintahan Prabowo Subianto ini memiliki skema yang baik dalam pengelolaan BPJS.
“Diskusi ini dilaksanakan karena kita belum bisa melihat hasil dari 100 hasil kerjanya yang mencerahkan bagi pekerja dan buruh,” ujarnya.
Diskusi tentang ketenagakerjaan, BPJS dan Jasa Raharja. Bagaimana tema dari asuransi wajib, terpartisi teliti untuk kendala. Apabila mengalami kecelakaan terhadap resiko kerugian, data kendaraannya atau properti yang diakibatkan dari kecelakaan tersebut. Ini masih berupa rencana harganya, kalau boleh dikatakan karena memang masih banyak hal yang harus dipertimbangkan.
Seperti tadi yang sudah disampaikan Jusuf Rizal hanya sebagai ilustrasi saja apabila memang kebesaran pertanggungannya, 5 juta kemudian tarifnya sekian persen. Maka kehadiran saya tentunya dalam rangka untuk ikut berpartisipasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan usaha. Ungkapnya.
(Darti)
