TEMPOJAKARTA.ID-Jakarta,Organisasi wartawan tertua PWI (Persatuan Wartawan Inonesia) kini retak di dalam. Pengurus PWI Pusat tidak harmonis lagi dengan Dewan Penasehat Ilham Bintang dan Timbo Siahaan terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) Rp.2,9 Milyar.(18/4/2024).
Informasi tersebut diperoleh dari Ketum PWMOI (Perlumpulan Wartawan Media Online Indonesia), HM. Jusuf Rizal, SH yang disampaikan kepada media di Jakarta. Ia memperoleh bocoran surat Pengurus Pusat PWI Nomor 295/PWI-P/LXXVIII/2024 dengan ditandatangani Hendry Ch.Bangun (Ketum) dan Sekjen Sayid Iskandarsyah yang ditujukan ke Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo.
Keretakan dalam tubuh organisasi PWI Pusat, kian tajam, karena Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandar dalam suratnya mengadukan Dewan Penasehat Ilham Bintang dan Timbo Siahaan ke DK PWI dan meminta DK PWI memberikan teguran keras atas beberapa pelanggaran peraturan organisasi PWI yang dilakukan Dewan Penasehat.
Dalam surat dikatakan jika Ilham Bintang dan Timbo Siahaan disebutkan telah menyampaikan informasi ke publik keputusan rapat internal tertanggal 5 Maret 2024 sehingga menjadi konsumsi pihak lain bukan PWI. Itu terkait dengan dugaan korupsi dana hibah Kementerian BUMN senilai Rp.2.9 Milyar.
Sementara sebagaimana diketahui publik Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo justru secara terang benderang membuka borok sejumlah oknum PWI Pusat yang menilap dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW. Tapi dari total bantuan Rp. 6 Milyar diduga dikorup oknum PWI Pusat Rp. 2,9 Milyar dengan alasan ada kicback ke oknum perantara di Kementerian BUMN.
“Dengan adanya kisruh dan keretakan antara Pengurus PWI Pusat dengan Dewan Penasehat PWI Pusat, menandakan kasus dana hibah BUMN ini, menjadi pemicu. Ini juga menunjukkan jika organisasi PWI Pusat tidak lagi kondusif. Karena DK PWI Pusat juga menyampaikan informasi ke publik, sehingga menjadi konsumsi publik,” tegas Jusuf Rizal.
Melihat kondisi tersebut, pria yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menilai, organisasi PWI perlu direformasi. Karena saat ini juga, PWI sudah banyak kehilangan daya kritis. Idealisme terkikis oleh pragmatisme, sehingga sudah seperti humas Pemda.
