JAKARTA – Ketua Bidang Argiculcure MN KAHMI Ato’ Ismail mendukung kebijakan Presiden Prabowo membuka lahan baru seluas 20 juta hekta untuk swasembada pangan dan energi.(30/01/2025).
Menurutnya alasannya adalah karena luas hutan di Indonesia pada akhir 2023 masih sangat besar
” Mencapai 125 juta hektar,” kata Ato’ dalam Seminar Swasembada Pangan MN KAHMI.
Dalam seminar tersebut hadir sebagai Keynote Speech Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan sebagai pembicara Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh, anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri MS, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Sofyan Sjaf, dan Andaru Fadhil Aulia dari BNI.
Lebih lanjut Ato’ mengatakan pembukaan lahan itu berpotensi membuka 10 juta lapangan pekerjaan baru dengan program hilirisasi agrobisnis.
Menurutnya pembukaan lahan itu juga berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar 20.000 trilyun dan menghasilkan 1.000 trilyun pajak untuk negara.
Pria asal Pontianak ini juga mengungkapkan Indonesia juga berpotensi jadi lumbung pangan dunia dan lumbung agrobisnis dunia.
Menurutnya kehilangan luas sawah 90.000 hektar pertahun dapat ditutupi dengan membuka lahan sawah oleh perusahaan swasta yang disubsidi terbatas seperti petani sehingga punya nilai ekonomi bagi pengusaha swasta.
Menurutnya Isu deforestasi tidaklah benar karena contohnya pembukaan lahan untuk sawit menurut seorang Dekan Fakultas Kehutanan IPB, mengutip laporan Mongabay pada 2022 lalu menyebutkan bahwa tanaman sawit dapat menyerap 57,2 ton karbon dioksida ekuivalen per hektar per tahun.
Ia menyebutkan masuknya investor kelapa sawit membawa banyak dampak positif, terutama dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Menurutnya dampak positif tersebut meliputi penyerapan tenaga kerja, pembukaan akses jalan ke daerah terpencil, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui efek berganda atau multiplier effec.
Contoh efek berganda itu seperti kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, khususnya melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pengurusan Hak Guna Usaha (HGU).
Ato’ merekomendasikan keberpihakan anggaran sebesar 15% dari APBN untuk swasembada pangan dan swasembada energi.
Ia memberi catatan, agar sumber daya alam ini tidak diberikan ke pengusaha asing dan pekerja asing.
Selain itu menurutnya harus melibatkan pengusaha kecil dan menengah dalam mengelola potensi ekonomi dari swasembada pangan dan energi agar ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Jafar Hafsah juga mendukung pembukaan hutan untuk lahan pertanian.
“Lahan pertanian setiap tahun berkurang,” kata Jafar Hafsah.
Menurutnya, untuk mencapai swasembada pangan salah satu unsur yang mempengaruhinya adalah ketersedian lahan pertanian.
“Lahan yang layak untuk bertani,” ungkap Jafar Hafsah.
Ia mengatakan jumlah petani Indonesia ada 40 juta yang menggarap 10 juta hektar lahan pertanian.
Menurutnya dari 10 juta hektar lahan itu 20 juta untuk lahan tanaman dan 20 juta untuk lahan perkebunan .
Ia juga mengungkapkan bahwa bertani sebaiknya menggunakan teknologi.
“Teknologi membantu (pertanian),” tutur Jafar Hafsah.
Jafar Hafsah mengatakan beberapa unsur sistem swasembada pangan yaitu sumberdaya manusia yaitu petani, lalu ada permodalan untuk menggarap lahan dan teknologi untuk memudahkan pekerjaan.
Selain itu menurutnya unsur sistem swasembada pangan adalah infrastruktur dan kelembagaan.
Menurutnya bila sistem ini berjalan dengan baik maka swasembada pangan akan terwujud.
