JAKARTA, TEMPOJAKARTA.ID –
Ketua Umum Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia (PADI), Edi Prastio, SH, MH, CLA, menyoroti proses hukum lanjutan berupa banding dalam perkara yang menjerat DR. Togar Situmorang, SH, MH.
Pernyataan itu disampaikan menyusul putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan penjara terhadap Togar Situmorang dalam perkara dugaan penipuan. Tim kuasa hukum terdakwa diketahui telah menyatakan akan menempuh upaya hukum banding.
Edi Prastio menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme negara hukum. Namun, ia meminta agar tahapan banding dilakukan secara objektif, profesional, dan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami meminta perhatian dan pengawalan dari Komisi III DPR RI serta Komisi Yudisial agar proses banding berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan,” ujar Edi Prastio dalam keterangannya, Selasa.
Menurutnya, profesi advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum bersama aparat penegak hukum lainnya. Karena itu, semua pihak diminta menjaga marwah profesi dan institusi hukum.
“Jangan sampai sesama penegak hukum saling menjatuhkan martabat penegak hukum. Semua pihak harus menempatkan hukum sebagai sarana mencari keadilan, bukan arena saling merendahkan profesi maupun lembaga,” tegasnya.
Ia juga menilai upaya hukum banding merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Oleh sebab itu, ruang koreksi melalui pengadilan tingkat lebih tinggi harus dipandang sebagai bagian dari pencarian keadilan, bukan semata-mata formalitas prosedural.
Sementara itu, sejumlah kalangan hukum menilai hasil banding nantinya dapat berupa penguatan putusan, pengurangan hukuman, perubahan amar, atau putusan lain sesuai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi.
PADI berharap seluruh pihak menahan diri dari opini yang dapat memengaruhi independensi peradilan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada mekanisme yang berlaku.
